Luka Sukamulya yang menjadi duka di Jawa Barat dinilai sangat penting untuk dikaji dalam permasalahannya. Front Perjuangan Rakyat (FPR) membedah permasalahan yang menggerogoti Sukamulya dalam Diskusi Terbuka & Bedah Film "Duka Mulya" di kafe Bari Ngopi UIN SGD Bandung, Rabu(19/4).
Kegiatan ini mengambil tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Siapa?". Acara tersebut di dihadiri oleh pembicara dari berbagai lini yaitu Dadan Hamdan (Direktur Walhi Jabar), Willy Hanafy (direktur LBH Bandung, Rahmat Aji Guna (PP Agra) dan Bambang (FPR Sukamulya).
"Kegiatan ini sengaja digelar supaya mahasiswa lebih tau persoalan kongkrit yang ada di masyarakat." Jelas Abdul Rokib selaku ketua pelaksana.
Permasalahan tentang mega proyek pembangunan bandara internasional kertajati di Majalengka memerlukan lahan seluas 1800 Ha yang sebagian dari pembangunannya menyita desa Sukamulya. Kondisi ini jelas menimbulkan banyak permasalahan dan cenderung mencekik kehidupan di desa tersebut khususnya kaum tani.
"Pada tahun 2004 kepala desa menandatangani perserujuan untuk pembebasan lahan tanpa persetujuan masyarakat. Penandatanganan kepala desa itu akan menjadi cikal bakal surat keputusan Mentri Perhubungan No 34 tahun 2005 tentang penetapan lokasi sehingga menjadikan Desa Sukamulya sebagai proyek pembangunan Bandara Internasional" Jelas Bambang selaku salah satu pengisi diskusi.
Grand design yang di buat oleh pemerintah memang baik untuk kemajuan masyarakat, namun apakah pemerintah memiliki Grand design untuk warga yang telah menjadi korban?.
Warga tidak menolak kebijakan pemerintah dalam pembangunan proyek bandara, namun harus tetap memperhatikan hak- hak warga". Lanjutnya.
(Alwi/Adidah)
0 komentar: